PanselaNews.com [TRENGGALEK] – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin melantik dan mengambil sumpah 8 Pejabat Tinggi Pratama dan Direktur Perumda Tirta Wening di Gedung Bawarasa, Rabu, 01 April 2026.
Menurut Mas Ipin pelantikan 8 Pejabat Tinggi Pratama ini lebih kepada penyesuaian SOTK yang baru apakah pejabat yang pernah menduduki jabatan tersebut masih optimal ataukan lebih optimal bila ditempatkan pada posisi jabatan yang baru.
Pejabat Eselon 2 yang dilantik dan diambil sumpahnya Rabu itu diantaranya Saeroni yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Trenggalek menduduki jabatan baru sebagai Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
Kemudian Pejabat Tinggi Pratama yang dilantih dan diambil sumpahnya adalah Sunarto mantan Kepala Dinas Kesehatan PPKB. Dokter praktik ini menduduki jabatan baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Trenggalek.
Kemudian Joko Susanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas PMPTSP.
Sementara posisi lama Joko diisi Muyono Piranata yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Selanjutnya Edi Santoso yang dulunya menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Kemudian Agus Dwi Karyanto yang dulunya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyatakat dan Desa kini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Jabatan yang ditinggalkan Agus di isi oleh Suhartoko mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Terakhir ada nama Habib Solehudin mantan Kasatpol PP dan Kebakaran yang dilantik kejabatan baru menjadi Kepala Dinas Sosial PPPA.
Untuk Direktur Perumda Tirta Wening yang dulunya adalah PDAM sendiri diisi, Khoirul Ansori. Ini merupakan nama baru yang merupakan hasil penjaringan terbuka yang diakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek beberapa waktu lalu.
Mas Ipin menuturkan, “pelantikan ini kan karena kita sama-sama tahu, banyak OPD dengan nomenklatur baru, jadi harus dilakukan penyesuaian. Sebelum kita membuka lelang jabatan kita mengevaluasi yang sudah duduk. Apakah masih optimal, ataukah lebih optimal ketika ditempatkan di tempat lain. Seperti yang hari ini sudah disaksikan,” ucapnya di Gedung Bawarasa Trenggalek, Rabu (01/4/2026)
Juga formasi Direktur PDAM yang baru, sambung Mas Ipin. “Saya pingin pelayanan PDAM bisa lebih progresif lagi kedepan. Jadi kita buka seleksi, sama sekali saya tidak kenal orangnya. Saya hanya melihat dari kualitas dan track record. Semoga nanti pilihan saya juga tidak salah untuk masyarakat Trenggalek,” imbuhnya.
Kualifikasi yang ditawarkan oleh Direktur PDAM, beliau menagaskan satu tentang pelayanan. Beliau akan melakukan asesment tentang apa saja, entah tentang kebocoran atau kekurangan pelayanan yang selama ini kita punya.
Kedua layanan Crosscutting dalam hal ini unit usaha AMDK. Kemudian keuntungannya akan digunakan untuk pemenuhan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Kemudian nanti juga asesment sumber air yang kita punya dan yang lainnya sehingga pelayanan bisa lebih optimal.
Terkait Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Mas Ipin, memang tadi saya tidak menspil apa saja yang saya bicarakan. Tapi pada perinsipnya kita sekarang akan dituntut bagaimana biaya pegawai itu tidak boleh lebih dari 30% sesuai dengan Undang-Undang HKPD.
Jika undang-undangnya belum berubah tentu menjadi suatu keharusan anggarannya itu kita sesuaikan. Satu yang kita lihat, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP. Tentu beliau tahu siapa-siapa yang punya usaha, siapa saja yang menjadi objek pajak. Harapannya semua masyarakat nanti bisa bahu membahu. Toh sudah terbukti Pendapatan Asli daerah kita sudah mengalami peningkatan dari Rp. 260 miliar menjadi Rp. 353 an miliar.
Caranya cuma 2, kalau proporsinya mau turun ya itu yang dipotong atau pendapatannya yang dinaikkan. Tapi kalau pendapatan PAD nya naik tapi TKD nya tidak naik kan mempengaruhi prosentase. Memang ada strategi khusus yang kita bicarakan berdua sama beliau yang nanti akan segera ditindaklanjuti.
Sementara untuk Dinas Pendidikan, harapannya 1 pendidikan kita semakin baik, kualitasnya juga semakin baik. Makanya saya coba dengan orang yang baru, orang yang bisa memberikan support. Khususnya fasilitas pendidikan yang ada di desa. Nanti secara aset juga bisa lebih optimal. Sehingga nanti APBD bisa masuk, APBN bisa masuk untuk meberikan pembaharuan-pembaharuan fasilitas sehingga kualitas pendidikannya semakin baik termasuk para guru dan lainnya.
Ada di Desa Sengon, kita juga cari solusi agar bisa membantu. Karena kalau semuanya diberlakukan sama, APBD yang harus digunakan untuk membeli tanah-tanah itu nanti khawatir saya, karena kita tidak tahu jaman dulu sudah ini kita fungsikan ini untuk sekolah, kemudian ya sudahlah difungsikan untuk sekolah. Namun dulu akadnya tidak ada hitam diatas putih untuk sekolah. Tapi tiba di masa sekarang ada ahli waris yang tidak mau tahu dulu, perjanjian bapaknya atau mbahnya dengan pihak-pihak tertentu, sehingga sekarang mengharap sekolahnya di tutup, sekolahnya harus dibeli. Nah ini kebijakan-kebijakan yang nanti perlu kita ambil, tutupnya. (*)
Editor: Sarno Kenes
