PanselaNews.com [SEMARANG] – Penguatan sistem penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah menjadi fokus utama dalam Forum Group Discussion (FGD) yang menghadirkan unsur pemerintah, BPBD, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Forum ini membahas kesiapsiagaan menghadapi bencana, peningkatan kapasitas respons, penguatan sistem klaster, hingga pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana.
Dalam diskusi, peserta menyoroti meningkatnya risiko bencana akibat kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun sebelumnya disebut menjadi salah satu penyebab berkurangnya tutupan hutan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan iklim, seperti fenomena El Niño, yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air, terganggunya pertumbuhan vegetasi, dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi.
Forum juga membahas percepatan pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). Dari sekitar 8.000 desa yang menjadi target program, baru sekitar 2.000 desa yang telah masuk dalam kategori Destana. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, perguruan tinggi, dan masyarakat agar pembentukan Destana dapat dipercepat di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Pada aspek penanganan darurat, peserta menekankan pentingnya penerapan sistem klaster yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, logistik, pangan, perlindungan masyarakat, serta pemulihan sosial ekonomi. Kejelasan pembagian tugas antarinstansi dinilai menjadi faktor utama dalam mempercepat respons ketika bencana terjadi.
FGD juga menegaskan perlunya penyusunan Blueprint Penanganan Kedaruratan Bencana Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman bersama. Blueprint tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas mengenai pembagian peran antara BPBD, OPD, BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, serta komunitas relawan. Selama ini, belum optimalnya pedoman terpadu dinilai menjadi salah satu kendala dalam mengintegrasikan dukungan dari berbagai pihak, khususnya program Corporate Social Responsibility (CSR).
Selain itu, keterlibatan BUMN, BUMD, dan dunia usaha melalui program CSR dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat penanganan darurat maupun pemulihan pascabencana. Dukungan tersebut diharapkan difokuskan pada sektor-sektor yang belum dapat dipenuhi pemerintah sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
Pembahasan juga menyoroti tantangan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana. Meskipun berbagai konsep telah disiapkan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Oleh karena itu, forum mendorong penguatan kemitraan dengan sektor perbankan, pelaku UMKM, serta jaringan sosial masyarakat guna mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.
Dalam sesi diskusi, Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Jawa Tengah, Boestanoel Arifin, menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk memperkuat kapasitas relawan kebencanaan di Jawa Tengah. Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan khusus bagi relawan kebencanaan secara berkelanjutan.
Selain peningkatan kompetensi, Boestanoel juga menekankan pentingnya perlindungan bagi relawan yang bertugas di lapangan. Menurutnya, relawan merupakan garda terdepan yang sering kali menghadapi risiko tinggi saat menjalankan misi kemanusiaan, sehingga sudah selayaknya memperoleh jaminan asuransi keselamatan selama menjalankan tugas.
“Relawan adalah mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana. Sudah saatnya mereka mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang terstruktur serta perlindungan berupa asuransi keselamatan ketika bertugas di lapangan,” ujarnya, Selasa (16/7/2026).
Sebagai penutup, forum menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya penyusunan blueprint kedaruratan yang komprehensif, penguatan kapasitas relawan dan komunitas, optimali. (*)
