Rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026). (Istimewa)
PanselaNews.com [SEMARANG] – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan percepatan pelaksanaan program APBD 2026 dengan fokus pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, menyusul hasil evaluasi kinerja triwulan I yang menunjukkan sejumlah catatan penting.
Instruksi Ahmad Luthfi itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026). Rapat itu sekaligus menjadi forum evaluasi pelaksanaan program pada triwulan pertama tahun ini.
Menurut Luthfi, arah kebijakan pembangunan di lingkungan Pemprov Jateng tetap menitikberatkan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, tanpa harus mengubah kerangka program yang telah direncanakan.
“Evaluasi kita fokus pada efisiensi dan dampak global. Program-program yang langsung dirasakan masyarakat harus kita percepat,” ujarnya.
Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah infrastruktur jalan. Luthfi mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan di Jawa Tengah yang sempat mencapai 94,4 persen pada akhir 2025, turun menjadi 84 persen pada triwulan I 2026.
Penurunan tersebut, kata dia, harus segera direspons dengan langkah percepatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bahkan, Pemprov membuka opsi penambahan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mengembalikan kondisi jalan ke level semula.
“Kita petakan daerah yang perlu dimantapkan kembali. Kalau perlu, kita tambah anggaran agar bisa kembali ke 94 persen,” tegasnya.
Selain itu, Luthfi juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, dan BLUD. Ia meminta seluruh instansi meningkatkan peran kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memastikan transparansi kinerja kepada publik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno menambahkan, dinamika geopolitik global dan kebijakan efisiensi menuntut seluruh OPD untuk lebih kreatif dalam menyusun program. Ia juga memacu peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah (PAD).
Berdasarkan data per 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 5,549 triliun atau 23,99 persen, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp 4,669 triliun atau 19,77 persen.
Kinerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dengan capaian 18,86 persen atau Rp 823,820 miliar, melampaui target awal sebesar 15,75 persen.
Namun, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan cukai dari pemerintah pusat belum terealisasi hingga akhir Maret. Transfer dana tersebut baru diterima pada April 2026.
“DBH memang terlambat, baru kami terima April,” kata Sumarno.
Ia juga menyebutkan, realisasi keuangan pada triwulan I masih mengalami deviasi, meskipun realisasi fisik program tetap berjalan sesuai rencana. Adapun belanja daerah pada periode ini masih didominasi oleh belanja pegawai serta barang dan jasa, disusul hibah, bantuan sosial, dan subsidi.
Pemprov Jateng memastikan akan terus mengawal percepatan program pada triwulan berikutnya agar target pembangunan tetap tercapai dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
