Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahida saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/1/2026). Foto: Ist
PanselaNews.com [BOGOR] – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu.
Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian berkas layanan pertanahan yang saat ini terus didorong Kementerian ATR/BPN.
“Kantor kita ini (berorientasi pada, red) pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainya, kalau di-tracking ini barang sudah sampai mana, sudah di tempat siapa,” ujar Menteri Nusron saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa, 06 Januari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron yang hadir didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, juga membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas pelayanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun lalu.
Ia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel.
“Ini salah satu pentingnya SOP, seni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan pelanggan. Bagaimana kita ingin melayani masyarakat dengan prudent, dengan compliance, tapi juga cepat agar para pemohon ini puas,” terang Menteri Nusron.
Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) beserta jajaran, di antaranya Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, dan Kantah Kota Sukabumi.
Dalam forum ini, para peserta diminta memaparkan berbagai permasalahan di satuan kerja masing-masing, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pertanahan.
Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten, agar mampu menjalankan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Khususnya di Jawa Barat, daerah penyangga ibu kota, diperkuat SDM kita. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin dan prudent tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent ya bahaya,” imbau Menteri Nusron.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya; Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran.
Editor: Sarno Kenes
