PanselaNews.com (SEMARANG) – Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mencegah aksi premanisme yang kerap mengganggu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Polda Jawa Tengah menggelar acara Silaturahmi Kamtibmas bertajuk “Penataan dan Pengawasan Juru Parkir di Area Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, (27/5/2025) pagi, di Hotel Quest, Jalan Plampitan, Kota Semarang.
Kegiatan yang dipimpin oleh Waka Polda Jateng Brigjen Pol Latif Usman didampingi Dirbinmas Kombes Pol Siti Rondhijah ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Jateng, serta para Kasat Binmas dari seluruh Polres jajaran.
Turut hadir pula Kadishub Provinsi Jateng, perwakilan Apindo dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Wakil Rektor III Universitas Semarang, serta perwakilan juru parkir yang berafiliasi dengan ormas.
Dalam sambutannya, Waka Polda Jateng Brigjen Pol Latif Usman mengungkap bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi kolaboratif Polda Jateng dalam menata sistem perparkiran dan memberantas praktik premanisme yang meresahkan pelaku UMKM di berbagai daerah.
Dirinya menegaskan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting dalam mendukung penguatan UMKM. Hal ini karena UMKM disebutnya sebagai pilar vital perekonomian nasional yang mampu bertahan bahkan menjadi motor pemulihan saat krisis.
“Namun kebijakan pemerintah untuk memberdayakan UMKM seringkali terkendala oleh adanya aksi premanisme seperti pungutan liar dan parkir liar dengan tarif tidak wajar, yang justru meresahkan pelaku usaha,” tegasnya.
Brigjen Latif juga menekankan bahwa penataan dan pengawasan terhadap juru parkir harus dilakukan secara efektif agar lingkungan usaha menjadi lebih nyaman dan aman, sehingga kepercayaan publik dan investor terhadap sektor UMKM dapat terus terjaga.
“Kita harus sadar betul bahwa UMKM sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapisan terbawah. Oleh sebab itu, gangguan sekecil apapun terhadap UMKM harus kita hilangkan,” tandasnya.
Dirinya berharap peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan mendukung keberlangsungan sektor ini. Ia juga mengimbau para pelaku usaha yang merasa terganggu oleh aksi premanisme agar tak ragu melapor ke pihak kepolisian.
“Insyaallah kalau UMKM ini kuat, Indonesia akan kuat. Para pengusaha yang merasa terganggu dalam menjalankan usahanya agar segera melapor ke polisi. Jika tidak direspons, silakan lapor ke Polda Jateng, pasti akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Polda Jateng berharap dapat memantik kesadaran kolektif dan memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan usaha yang bersih dari praktik premanisme, serta meningkatkan peran UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jawa Tengah.
“Ini adalah komitmen Polda Jateng untuk mendukung UMKM berjalan dengan baik dan mendorong pertumbuhan di masyarakat,” pungkas Wakapolda. (*)
Editor: Sarno Kenes
