Jumat, 6 November 2026
Breaking
Berita Terkini

1,1 Juta PBI JKN Jateng Non Aktif: Sekda Sumarno Perintahkan Verifikasi!

17 Juni 2025 · Tri Wahyudi

Pemprov Jateng Dorong Keaktifan Peserta demi JKN dan Net Zero Kemiskinan

Panselanews.com [SEMARANG] – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno memerintahkan verifikasi ulang terhadap 1,1 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Tengah yang dinyatakan non aktif, Rabu, 11 Juni 2025. Langkah ini untuk memastikan peserta telah terentaskan dari kemiskinan, sekaligus mencegah masalah baru jika mereka masih memenuhi kriteria PBI saat sakit. “Jika non aktif, harapannya naik kelas. Tapi pengalaman menunjukkan banyak yang masih butuh PBI,” ujar Sumarno usai acara Apresiasi Kontribusi JKN 2024 di PO Hotel Semarang.

Sumarno menekankan pentingnya sosialisasi agar eks-PBI mandiri membayar iuran JKN, termasuk melalui dana CSR perusahaan. Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran untuk 2.200 peserta PBI setiap bulan, meski APBD tertekan oleh kebijakan pusat seperti diskon pajak dan pajak BBM nol untuk kendaraan listrik. “Jangan sampai PBI non aktif jadi masalah baru. Kami minta kabupaten/kota verifikasi data dengan cermat,” tegasnya. Verifikasi akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari DTKS, Regsosek, dan P3KE untuk memastikan akurasi.

Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan Yessi Kumalasari mengapresiasi komunikasi erat dengan Pemprov Jateng. Ia menargetkan keaktifan peserta JKN di Jateng mencapai 85% pada 2029, sesuai RPJMN, meski saat ini rata-rata kabupaten/kota baru 75%. “Kami harap Pemda optimalkan anggaran PBPU dari pajak rokok, DAU, DBHCHT, dan PAD,” ujarnya. Yessi juga mendorong perusahaan lokal alokasikan CSR untuk iuran JKN masyarakat miskin non-PBI serta memastikan PNS dan PPPK terdaftar sebagai peserta aktif.

Acara ini juga memberikan penghargaan kepatuhan pembayaran iuran JKN 2024 kepada Kota Surakarta (Juara I), Kabupaten Pemalang (Juara II), dan Kabupaten Magelang (Juara III). Yessi berharap sinergi Pemprov dan kabupaten/kota terus terjaga untuk mendukung JKN, sejalan dengan target pengentasan kemiskinan ekstrem dan pembangunan berkelanjutan Jateng.(*)