PanselaNews.com [SEMARANG]- Belakangan ini, sejumlah kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meramaikan pemberitaan di media massa maupun media sosial. Tak jarang, kejadian tersebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN).
Karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi. Salah satunya melalui sosialisasi budaya antikorupsi, yang menitikberatkan pada pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan, yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomdigi), di Gedung DWP Provinsi Jawa Tengah, Senin,9 Nopember 2026.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto mengatakan, penguatan budaya antikorupsi penting, karena organisasi perangkat daerah (OPD) mengelola anggaran sekaligus menjalankan proses pengadaan barang dan jasa.
“Di situlah butuh budaya kantor, yaitu budaya antikorupsi, termasuk budaya integritas yang menyasar kepada SDM-nya, kepada ASN-nya,” kata Dhoni di sela-sela kegiatan.
Menurut dia, tata kelola keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa harus berjalan sesuai norma serta etika yang berlaku. Tidak hanya sistem pengelolaan yang harus diperbaiki, tetapi juga sikap dan pola pikir aparatur yang terlibat di dalamnya.
Dhoni juga mengingatkan ASN, terutama pejabat pengambil keputusan, agar mewaspadai potensi benturan kepentingan. Sebab, kondisi tersebut terkadang dianggap sebagai hal biasa, padahal dapat memengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan.
“Misalkan berafiliasi, kekerabatan dan sebagainya yang tadinya mungkin dianggap hal yang biasa, sebenarnya itu bisa mengubah pengambilan keputusan kita yang tadinya harusnya objektif, menjadi subjektif gara-gara ada potensi benturan kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskomdigi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dia menyebutkan, terdapat dua faktor yang dapat memicu perilaku koruptif, yakni kebutuhan dan keserakahan. Karena itu, penguatan integritas pribadi harus berjalan beriringan dengan penerapan sistem pengendalian di lingkungan kerja.
“Untuk menghindarkan hal-hal seperti itu, yang pertama beriman kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan mengingatkan diri sendiri. Berikutnya mengembangkan sistem pengendalian, seperti unit pengendalian gratifikasi dan pelaporan benturan kepentingan,” katanya.
Lilik berharap, melalui sosialisasi tersebut seluruh pegawai memahami batasan perilaku, mampu menghindari gratifikasi, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi potensi benturan kepentingan.
Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas (Kompak API) Jawa Tengah Dr Suharsi menilai, sosialisasi perlu dilanjutkan dengan langkah nyata di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Menurut dia, ASN tidak cukup hanya memahami nilai-nilai integritas, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi di lingkungan kerjanya.
“Sosialisasi bagus, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan penguatan dan aktualisasi. Harus ada latihan-latihan bagaimana memitigasi potensi risiko korupsi yang ada di lingkungannya,” ujar Suharsi.
Dia menambahkan, penguatan integritas aparatur juga menjadi modal penting bagi pemerintah daerah, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang sehat. Sebab, sistem yang baik tidak akan efektif apabila sumber daya manusianya tidak memiliki integritas.
Sementara, Penyuluh Antikorupsi Madya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Lilik Sugiarti Oskandar, mengingatkan pentingnya mengoptimalkan instrumen pencegahan korupsi yang telah tersedia.
Instrumen tersebut antara lain Unit Pengendalian Gratifikasi, Monitoring Center for Prevention (MCP), pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
“Yang utama adalah dari diri sendiri terlebih dahulu. Karena sistem mau dibuat seperti apa pun tidak akan pernah bisa efektif, kalau diri sendiri itu tidak terbentuk untuk berintegritas,” katanya. (*)