Sabtu, 7 November 2026
Breaking
Berita Terkini

Gubernur Jateng: Data BPS Kunci Arah Kebijakan Pembangunan 2025-2026

14 Mei 2025 · Tri Wahyudi

Ahmad Luthfi Dorong Kolaborasi BPS untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi

Panselanews.com [SEMARANG] – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan peran strategis data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan perekonomian daerah. Dalam pertemuan dengan Kepala BPS Jateng di kantor gubernur, Rabu (14/5/2025), Luthfi meminta BPS terus memberikan masukan dan evaluasi komprehensif untuk mendukung target pembangunan Jateng.

Gubernur Jateng: Data BPS kunci kebijakan pembangunan 2025-2026, fokus ketahanan pangan & ekonomi. BPS dukung dengan data strategis. (Foto: Zulkarnain)

“Indikator BPS sangat kami harapkan untuk mendukung ekonomi. Prinsip indikator akan kami laksanakan, dan kami siap menjalankan perintah,” ujar Luthfi. Ia menekankan bahwa roadmap pembangunan Jateng 2025-2026 fokus pada ketahanan pangan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, mencakup 35 kabupaten/kota di Jateng.

Luthfi juga menyoroti pentingnya investasi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengabaikan perdagangan dan industri mikro. “PAD saja tidak cukup, kita harus dorong investasi dan jaga sektor perdagangan serta industri mikro,” katanya. Data BPS menjadi acuan untuk memastikan kebijakan tepat sasaran.

Kepala BPS Jateng, Endang Tri Wahyuningsih, menyatakan komitmen mendukung visi Gubernur Luthfi melalui penyediaan data sektoral. “Indikator strategis seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan kami rilis bulanan sebagai acuan kebijakan,” ujarnya. Data ini dihasilkan dari potret lapangan dan kolaborasi dengan dinas terkait.

Endang menegaskan perlunya koordinasi intensif antara BPS dan Pemprov Jateng. “BPS independen, tapi kami butuh konsolidasi dengan OPD untuk memastikan data mendukung target gubernur,” katanya. BPS berperan sebagai evaluator, memastikan pencapaian target OPD selaras dengan visi-misi pembangunan daerah.(*)