PanselaNews.com,Trenggalek – Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Trenggalek, Dyah Wahyu Ermawati sampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2025 pada Senin (11/11/2024).
Menjawab pertanyaan Fraksi-Fraksi DPRD Trenggalek, perempuan yang akrab disapa Erma itu membacakan sekitar 42 lembar jawaban. Diantaranya seputar anggaran belanja modal yang dianggap masih bisa dioptimalkan lagi. Kemudian juga dengan sumber-sumber pendapatan yang juga perlu dioptimalkan mengingat adanya pengurangan DAK fisik.
“Secara umum kita menjawab terkait dengan padangan mereka terkait efisiensi dan efektivitas terhadap pemakaian anggaran,” kata Pjs.Bupati Trenggalek di Gedung DPRD.
Yang kedua, sambungnya “kita mencari sumber-sumber yang lain yang bisa digunakan untuk pembiayaan daerah. Mengingat beberapa tahun kedepan kita akan ada pengurangan DAK fisik. Mungkin tambahan dari opsi BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) atau pajak yang dikenakan atas peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, ini menjadi bagian penting untuk dicermati sebagai sumber pendapatan,” katanya.
Kita akan konsolidasi kedalam, meskipun kita mendapatkan opsi retribusi seperti itu tapi masih menjadi pertimbangan karena kita masih membutuhkan dana lebih besar lagi untuk pembangunan yang lain.
“Jadi kita akan berupaya keras mengefisienkan kegiatan yang lebih langsung ke masyarakat, bukan kegiatan yang bersifat seremonial. Acara acara seperti ini akan kita kondisikan efektif mengingat jumlah anggaran juga semakin ketat,” jelasnya.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, usai memimpin Sidang Paripurna menegaskan, “Jadi rapat paripurna hari ini memiliki 2 agenda. Yang pertama menetapkan Prompemperda tahun 2025. Kita menetapkan 17 Ranperda yang dimana 4 usulan dari DPRD dan 10 usulan dari bupati. Kemudian yang 3 Ranperda Komulatif. Komulatif disini adalah Ranperda APBD, Induk dan PAK,” katanya.
Menurut Doding “Untuk agenda yang kedua adalah jawaban eksekutif terhadap pandangan umum dari fraksi-fraksi. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan oleh ibu bupati. Ada kurang lebih 40 halaman yang disampaikan,” imbuhnya.
Banyak sekali macamnya, salah satunya tentang JLS. Dimana kita itu mau melakukan pengadaan tanah untuk JLS, sekitar Rp. 30 miliar. Digaris bawahi oleh politisi muda itu penurunan DAK yang membuat pusing Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Khususnya DAK untuk fisik di Trenggalek turun luar biasa, sehingga Pemkab harus mengcover yang tadinya DAK menjadi dicover dengan anggaran Pemkab Trenggalek sendiri.
“Di PUPR itu banyak sekali DAK yang tercoret. Harusnya dibiayai DAK tapi harus kita biayai sendiri. Dari sekitar Rp. 173 miliar menjadi sekitar Rp. 155 miliar. Jadi ada sekitar Rp 25 sampai 30 miliar,” tutup Doding. (Sar)
Editor: Sarno Kenes
