Panselanews.com,Trenggalek – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2025 – 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, Rabu (6/3/2024)
Musrenbang tersebut digelar di Tebing Kepuh, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, yang mana merupakan lokasi bekas tambang batu andesit yang disulap menjadi pusat kebudayaan dan wisata desa dengan pembangunan amphiteater.
Mas Ipin, menuturkan arah pembangunan Kabupaten Trenggalek pada 2025 nanti adalah Ekonomi Lestari.
Untuk itu tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 adalah “Kedaulatan Pangan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim Ditopang dengan Birokrasi yang Melayani”.
Sedangkan tiga prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, yang pertama adalah Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kedaulatan Pangan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
Lalu yang kedua adalah Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim.
Sedangkan yang ketiga adalah Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani.
“Visi kita adalah (mewujudkan) Net Zero Carbon, salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi mangrove dan kehutanan yang bisa menghasilkan ekonomi untuk masyarakat,” kata Mas Ipin, Rabu (6/3/2024).
Salah satu yang menjadi perhatian Mas Ipin adalah adanya dana pemanfaatan FOLU (Forestry and Other Land Use) yang bisa digunakan selama punya manajemen hutan yang berkelanjutan.
“Nah ini yang kita dorong semoga teman-teman dan masyarakat bisa melakukan aksi sehingga ekonomi Lestari itu benar-benar tercipta, dengan menjaga lingkungan bisa dapat uang itu benar-benar terwujud,” lanjutnya.
Di tingkat Kabupaten Trenggalek sendiri hal tersebut sudah diwujudkan melalui Adipura Desa, yang mana desa-desa yang menang dan mendapat Adipura Desa mendapatkan bantuan keuangan khusus ke tingkat desa.
Selain FOLU, Mas Ipin juga tengah fokus menyiapkan perdagangan karbon dengan menyusun dokumen dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan dengan sejumlah pihak.
“Kita sedang hitung cadangan karbon, dan serapan karbon, lalu mekanisme transaksinya seperti apa, kita ikuti aturan pemerintah,” jelas Mas Ipin.
Jika semua hutan di Trenggalek, termasuk hutan mangrove dan kawasan kars divaluasi, Mas Ipin mentaksir nilai yang didapatkan Kabupaten Trenggalek dari perdagangan karbon mencapai 30-40 persen dari nilai APBD Trenggalek (Rp 1,9 Triliun).
“Jika lima tahun awal itu semua dokumen dan sistem sudah terlaksana kita optimis 2-3 tahun ini sudah bisa jualan (perdagangan karbon),” pungkasnya. (Sar)
