PanselaNews.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menjangkau 82,9 juta penerima. Pernyataan ini disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta BGN memperluas cakupan program’s prioritas tersebut sebelum akhir 2025. Pengumuman ini menjadi sorotan setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025.
Dadan menjelaskan bahwa anggaran saat ini sebesar Rp71 triliun hanya mampu melayani 17,5 juta penerima hingga Desember 2025. Namun, untuk memenuhi target percepatan 82,9 juta penerima sesuai visi Presiden, dibutuhkan dana tambahan signifikan. “Kami butuh Rp25 triliun per bulan agar MBG bisa menjangkau 82,9 juta penerima sesuai arahan percepatan dari Presiden,” ujar Dadan dalam keterangannya usai rapat. Ia menambahkan bahwa jika percepatan dimulai pada September 2025, total tambahan anggaran hingga akhir tahun bisa mencapai Rp100 triliun.
Program MBG, yang merupakan janji kampanye Prabowo, bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia. Namun, tantangan anggaran dan kesiapan infrastruktur menjadi hambatan utama. Dadan menegaskan bahwa dana tambahan ini akan digunakan untuk operasional dapur, pengadaan bahan pangan, dan gaji tenaga pelaksana di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Koordinasi dengan kementerian lain juga tengah diperkuat untuk mendukung percepatan ini.
Baca juga: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Tinjau Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Depok
Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal getol mendorong program ini, dilaporkan gelisah karena banyak laporan masyarakat yang mengeluh anak-anak mereka belum menerima manfaat MBG. Arahan percepatan ini mencerminkan komitmennya untuk mewujudkan janji kampanye dalam waktu singkat. Namun, publik kini mempertanyakan sumber dana tambahan tersebut, mengingat efisiensi anggaran kementerian dan lembaga lainnya tengah digalakkan pemerintah.
Meski mendapat dukungan, beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran soal kesiapan sumber daya manusia dan distribusi logistik untuk mencapai target ambisius ini. Dadan optimistis bahwa dengan tambahan Rp25 triliun per bulan, BGN bisa mengatasi kendala tersebut dan memenuhi harapan Presiden. Publik kini menanti keputusan lanjutan dari Prabowo terkait realokasi anggaran untuk memastikan program ini berjalan lancar hingga akhir 2025.
Sumber: Antara
