Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf didampingi Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat kunjungan kerja di Kabupaten Trenggalek, Minggu (29/3/2026). (Dok. Prokopim TGX)
PanselaNews.com [TRENGGALEK] – Mentri Sosial RI, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) melakukan kunjungan kerja kesejumlah tempat di Jawa Timur, Minggu (29/3/2026) salah satunya yakni di Kabupaten Trenggalek.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Trenggalek mantan Wakil Gubernur Jatim itu mensosialisalisasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN sendiri merupakan basis data tunggal yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan strategis di tingkat pusat hingga daerah.
Dalam sosialisasi yang dilakukan Gus Mensos sempat memuji Bupati Trenggalek karena Trenggalek dianggap daerah yang sangat peduli terhadap rekam data.
Hal ini disampaikan Gus Ipul saat melihat semangat Bupati Trenggalek mendukung kehadiran DTSEN yang di cita-citakan Presiden Prabowo melalaui Inpres nomor 4 tahun 2025.
Guna mendukung semangat data tunggal ini, Mas Ipin siap menyiapkan tempat khusus di Posko GERTAK untuk petugas BPS yang mengurusi terkait hal ini. Harapannya dengan sinkronisasi antara petugas BPS, Kepala Desa dan operator desa, database DTSEN bisa in-line dengan realita di lapangan, apalagi strata sosial masyarakat bisa berubah setiap saat.
“Kita senang sekali datang ke Trenggalek untuk bertemu Pak Bupati beserta segenap jajaran. Ada operator desa, kepala desa, ada kepala dinas, Forkopimda, DPRD dan juga pendamping-pendamping Kementrian Sosial. Intinya kita ingin berkolaborasi, karena Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat perduli terhadap rekam data. Mereka sudah ada mekanisme dan juga upaya-upaya, tetapi supaya datanya ini sama dengan pusat, provinsi dan juga daerah. Makanya itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Jadi tidak ada lagi lembaga lain selain BPS yang mengolah data,” kata Syaifullah Yusuf di sela kunjungannya di Kabupaten Trenggalek, Minggu (29/3).
Sementara itu, lanjut Gus Mentri. “Selain BPS Kementrian Sosial membantu pemutakhiran. Saya bersama Pak Bupati melakukan satu rangkaian sistematis terkoordinasi karena data itu dinamis. Setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas,” imbuhnya.
Tentu ini perlu koordinasi, perlu sinkronisasi. Dari desa, ke Dinsos, ditandatangani Bupati untuk naik ke atas. Ini adalah pihak pihak yang strategis dalam menghasilkan data, disamping kita mengundang partisipasi masyarakat lewat saluran-saluran yang kita lakukan.
Untuk bantuan-bantuan sosial pemerintah seperti PKH dan lain sebagainya, itu 45% dihasilkan lewat itu. Makanya kita terus berkoordinasi, kita berbagi, mudah-mudahan dengan data yang akurat itu,intervensinya tepat sasaran dan kemudian berdampak nyata.
Terakhir saya ingin menyampaikan 8 tahun yang lalu saya lihat ada perkembangan yang cukup bagus. Untuk melihat perkembangan kota atau kabupaten itu harus kita lihat 2 sisi. Tata keloala kotanya semakin baik, yang kedua dampak nyatanya itu bisa dirasakan.
Dampak nyatanya itu tentu lebih bersih, rapi dan lebih tertata. Dan itu juga pasti mencerminkan apa yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Trenggalek.
Sedangkan untuk sekarang yang menjadi PR kita adalah invisible people, orang yang tidak tampak, mereka yang belum terdata, mereka yang belum beruntung, orang yang tersisihkan selama ini dan ada di sekitar kita itu kita bisa rengkuh, bisa kita rangkul dan kita data agar mereka dapat perlindungan sosial. Dan sekaligus juga dapat pemberdayaan sosial masyarakat dari pemerintah maupun non goverment. Agar mereka bisa menjadi keluarga yang punya masa depan. Anaknya bisa sekolah sampai selesai dan keluarganya bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri.
Menanggapi gratifikasi untuk bisa masuk Desil tertentu, Mensos Syaifullah Yusuf menegaskan tidak ada cara lain selain pemutakhiran data. Kita mutakhirkan 3 bulan lagi belum masuk, kita mutakhirkan lagi dan ini terus kita lakukan sampai kita berkoordinasi dengan BPS dan ini akan kita lakukan berulang-ulang.
Saya yakin kalau Pak Bupati gercep bersama kepala desa, operator desa dan semua unsur, data kita akan semakin akurat.
“Mereka yang tidak memiliki kriteria akan tersisih, atau paling tidak mereka akan mengundurkan diri. Alhamdulillah sekarang penerima manfaat yang mengundurkan diri karena sadar tidak memenuhi kriteria. Saya apresiasi masyarakat yang dengan sadar mengundurkan diri karena sudah sadar tidak mempunyai kriteria sebagai penerima bantuan. Ini kita perkuat, dengan begitu yang tadi tersisih itu bisa menerima bantuan,” tutupnya.
Sementara itu Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin yang hadir mendapingi kunjungan Menteri Sosial ini menambahkan, “data itu terpusat tapi terkompulir di daerah. Jadi yang menjadi PR itu bagaimana data itu bisa ter integrasi dengan pusat dalam hal ini Forum BPS. Kita sudah berbicara dengan BPS, tentu untuk tugas BPS yang mengurusi masalah itu, kita bisa pakai Posko GERTAK. Base sistemnya bisa langsung in line,” imbuhnya.
Sedangkan untuk di tingkat desa, semua kepala desa kita minta timnya yang namanya tim operator desa untuk bisa mengoperasikan sistem itu. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri, strata sosial itu berubah setiap waktunya sehingga memang harus tetap kita cek setiap saat. Ketika menginap di rumah warga kita banyak melihat mbah-mbah kita yang usia 60 an tidak punya KTP. Maka dari itu kita lebih masifkan lagi layanan Mening Deh seminggu sekali. Bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman.
“Karena bila belum terdata pasti beresiko tadi. Karena terdata saja belum kok mau dapat bantuan. Sementara, sembari kita menunggu DTSEN nya aktif, kita lihat betul-betul kalau memang butuh bantuan, kita akan kita tanggulangi dengan intervensi BAZNAS,” tandasnya.
Disampaikan oleh Bupati Trenggalek ada sekian ribu masyarakat Trenggalek penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat dari pusat di non aktifkan. Sebagian besar diantaranya menderita penyakit kronis dan membutuhkan KIS ini untuk mendapatkan fasilitas pengobatan di pusat layanan kesehatan. Saat ini pemerintah daerah tengah berupaya keras dengan intervensi bersama BAZNAS untuk bisa mengaktifkan kembali KIS masyarakat yang dinonaktifkan. Namun diakui olehnya kalau semua dibebankan melalui BAZNAS tentu anggaran BAZNAS tidak akan mampu menanggungnya. Sehingga harapannya masalah ini bisa segera teratasi dengan adanya pemutakhiran data melalui DTSEN nanti. (*)
Editor: Sarno Kenes
