Dialog Antikorupsi yang dihelat di Grhadhika Bhakti Praja, diikuti bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD dari 35 kabupaten/ kota, Senin (30/3/2026). (Foto: Diskomdigi Jateng)
PanselaNews.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat strategi preemtif dan preventif tindak pidana korupsi.
Dialog Antikorupsi yang dihelat di Grhadhika Bhakti Praja, diikuti bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD dari 35 kabupaten/ kota, Senin, 30 Maret 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, ajang tersebut digelar untuk mengingatkan kembali pejabat di Jateng pada peran utama, sebagai pelayan publik. Dia mengungkapkan, peristiwa tangkap tangan KPK pada tiga bupati (Pati, Pekalongan, Cilacap), hendaknya menjadi pelajaran bagi pimpinan daerah lain.
“Kami menghargai penegakan hukum tersebut, dan ini menjadi pelajaran bagi siapa pun di Jawa Tengah yang merasa dia ASN, apalagi pejabat publik, untuk berintegritas dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab, tidak melakukan tindak pidana, khususnya korupsi,” ujarnya di depan pewarta.
Karena itu, selain dialog antikorupsi bersama Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas. Tanda tangan bukan hanya dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota, juga oleh Ketua DPRD masing-masing wilayah, yang memiliki fungsi pengawasan.
Luthfi mewanti-wanti, agar penandatangan pakta integritas tidak sekadar “pemanis bibir”.
“Saya tidak menolerir (jika masih ada yang korupsi), karena melanggar hukum itu sifatnya personal. Barang siapanya, siapa pun. Jadi sudah tanggung jawab pribadi, bukan institusi,” tegas Luthfi.
Wakil Ketua KPK RI Fitroh Rohcahyanto mengapresiasi inisiasi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, yang mengumpulkan pucuk pimpinan dari 35 kabupaten/ kota dan para kepala OPD. Dia mengatakan, kegiatan itu bukan hanya membangun kesadaran para pimpinan, juga memberikan solusi teknis untuk menutup celah perliaku koruptif di instansi pemerintahan.
“Saya ajak untuk berkesadaran, kalau pengetahuan apa itu korupsi semua tahu. Yang kurang adalah kesadaran untuk tidak melakukan. Tapi nanti hal teknis akan disampaikan dari tim dari KPK, ada kedeputian pencegahan,” jelasnya.
Fitroh mengungkapkan, selain pencegahan, pihaknya juga terus melakukan melakukan monitoring di wilayah Jawa Tengah dan daerah lain.
“Kami berharap, bukan sekadar formalitas tanda tangan, tapi masuk betul-betul ke hati mereka, sehingga mereka sadar untuk tidak melakukan itu (korupsi),” pungkas Fitroh. (*)
Editor: Sarno Kenes
