Transparansi Pemerintah Disorot Investor
PanselaNews.com, Jakarta – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Januari 2025 hingga kini belum diumumkan, memicu perhatian investor dalam dan luar negeri. Keterlambatan ini menimbulkan keraguan terhadap transparansi pemerintah, yang biasanya rutin merilis laporan APBN setiap bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara, berjanji segera memberikan penjelasan. “Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjustment, kita segera memberikan penjelasan,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Sri Mulyani kembali ditanya soal keterlambatan ini usai bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (12/3/2025). Namun, ia hanya memberikan jawaban singkat. “Iya nanti Januari-Februari, konferensi pers besok saja (13/3/2025),” katanya sambil tersenyum, tanpa merinci alasan penundaan. Pertemuan dua jam dengan Presiden, yang diselingi buka puasa bersama, juga memunculkan spekulasi soal isu mundurnya dari jabatan, tetapi ia hanya tersenyum lebar saat ditanya wartawan tanpa memberi komentar.
Keterlambatan rilis APBN KiTa, yang biasanya menjadi gambaran kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara, mendapat sorotan media asing. Bloomberg, dalam artikel “Delayed Indonesia Budget Report Has Investors Seeking Clues” pada 5 Maret 2025, menyoroti dampaknya bagi kepercayaan investor. Publikasi bulanan ini penting untuk menunjukkan arah ekonomi ke depan, terutama di tengah isu anjloknya kinerja pajak. Konferensi pers APBN KiTa untuk Januari-Februari 2025 dijadwalkan digelar pada Kamis (13/3/2025) di Kementerian Keuangan.
Baca juga: Sri Mulyani Laporkan Kinerja APBN ke Presiden Prabowo
Investor dan publik kini menanti keterangan resmi Sri Mulyani untuk menjawab ketidakpastian ini. APBN KiTa selama ini menjadi wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjaga transparansi fiskal. Keterlambatan yang tidak biasa ini memunculkan spekulasi, mulai dari penyesuaian data hingga kemungkinan masalah internal. Dengan konferensi pers besok, diharapkan ada kejelasan yang dapat mengembalikan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara di era pemerintahan Prabowo. (tw/pnc)
