BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Pelayanan pertanahan menjadi fokus utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memasuki awal tahun 2026. Menteri Nusron menegaskan perlunya perubahan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, mengingat sebagian besar proses bisnis di lingkungan Kementerian ATR/BPN berorientasi langsung pada pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026). Dalam arahannya, Menteri Nusron menyampaikan komitmen kuat untuk membangun visi pelayanan yang lebih responsif, terukur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Menteri Nusron menegaskan bahwa mulai tahun 2026, pelayanan pertanahan akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan. Langkah ini bertujuan memastikan tidak ada lagi penumpukan dokumen yang menghambat kepastian layanan kepada masyarakat.
“Sekarang resolusi tahun 2026, komitmen kita bersama membangun visi pelayanan. Setiap tiga bulan akan kita evaluasi. Harapannya, tidak ada lagi dokumen yang menumpuk,” tegas Nusron Wahid.
Menurutnya, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk mengukur kinerja pelayanan secara objektif, sekaligus mendorong budaya kerja yang lebih disiplin dan akuntabel.
Selain kepastian hukum, Menteri Nusron menekankan pentingnya kepastian waktu dalam pelayanan pertanahan. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses berkas yang mereka ajukan telah berjalan.
“Kalau tujuh hari berkasnya dinyatakan comply, maka setelah itu masyarakat harus tahu berkasnya sudah sampai di tahap mana. Kalau sudah 14 hari, progresnya apa. Ini komitmen pelayanan yang ingin kita bangun,” ujarnya.
Menteri Nusron menilai transparansi proses layanan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ATR/BPN. Dengan sistem pemantauan yang jelas, masyarakat tidak lagi merasa ragu atau cemas terhadap nasib berkas yang diajukan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengevaluasi progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa percepatan penyelesaian berkas telah dilakukan secara masif di seluruh Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.
“Kita sudah buat guideline. Berkas yang masuk kuartal I 2025 harus selesai akhir bulan ini. Yang masuk kuartal II 2025, selesai minggu pertama dan kedua Februari 2026,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan mampu menekan backlog berkas sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan di kantor-kantor pertanahan.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta memaparkan capaian kinerja pelayanan masing-masing, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Diskusi ini menjadi sarana pemetaan persoalan pertanahan yang bersifat spesifik di setiap wilayah.
Menteri Nusron menilai dialog terbuka tersebut penting sebagai dasar perbaikan kebijakan pelayanan pertanahan ke depan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menutup arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa peningkatan pelayanan pertanahan bukan sekadar target administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral aparatur negara kepada masyarakat.
“ATR/BPN ini wajah negara di bidang pertanahan. Kalau pelayanannya baik, masyarakat merasakan langsung kehadiran negara,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (Av)
