FOTO: Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, usai mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen, di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026)
PanselaNews.com [SEMARANG] – Kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat permanen di Jawa Tengah, rencananya akan dimulai pada 31 Juli 2026 mendatang. Pemerintah Provinsi Jateng bersama stakeholder terkait, terus mematangkan operasional sekolah tersebut.
“Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen, di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).
Rakor tersebut diikuti pihak Dinas Sosial Kabupaten/ Kota yang menjadi lokasi sekolah rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana proyek, dan kepala sekolah rakyat.
Menurut Sumarno, salah satu persoalan yang muncul adalah rekrutmen peserta didik, khususnya jenjang sekolah dasar, yang belum memenuhi target. Sebagai solusi, pemerintah akan mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SD menjadi satu rombel, sementara kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki peminat lebih banyak.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga mengejar penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana, terutama asrama. Sebab, konsep Sekolah Rakyat permanen mengharuskan seluruh peserta didik tinggal di asrama.
“Kami kejar bersama teman-teman dari Pekerjaan Umum, agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap,” ujarnya.
Sekda juga meminta pemerintah kabupaten/ kota aktif berkoordinasi apabila masih terdapat kekurangan fasilitas dasar, seperti kebutuhan air bersih. Pemenuhan sementara dapat dilakukan melalui penyediaan tangki air, maupun langkah lain sesuai kondisi di lapangan.
Sumarno meminta seluruh pemerintah daerah melakukan asesmen terhadap bangunan yang masih dalam proses pembangunan, terutama dari aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.
“Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak,” kata sekda.
Dia menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga kualitas fasilitas yang diberikan tidak boleh asal-asalan.
Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengatakan, pembangunan asrama yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk sekolah rakyat permanen di Sukoharjo, hingga kini memang belum sepenuhnya selesai. Meski demikian, pihak sekolah tetap optimistis operasional akan dimulai sesuai jadwal.
Septina menyebutkan, SRMA 17 Surakarta telah menyiapkan sebanyak 188 peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran perdana Sekolah Rakyat permanen. Para siswa SRMA 17 Surakarta, nantinya akan menempati sekolah rakyat permanen Sukoharjo.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, provinsi ini memiliki 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/ kota dan kementerian terkait, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan, sehingga seluruh Sekolah Rakyat dapat beroperasi secara optimal sesuai target tahun ajaran 2026/2027. (*)
