Pemkab Trenggalek dan PT SMI menyepakati pembiayaan untuk infrastruktur dan penataan pariwisata Kabupaten Trenggalek dan juga percantikan kota
PanselaNews.com [TRENGGALEK] – Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan PT Sarana Multi Infrastruktur tanda tangani akta pembiayaan infrastruktur jalan dan pembiayaan pariwisata dan perkotaan, di Ruang Paringgitan Pendopo Mànggala Praja Nugraha, Selasa, 21 April 2026.
Penandatanganan akta ini menjadi penanda percepatan pembangunan beberapa ruas jalan yang telah direncanakan oleh Pemkab Trenggalek dan DPRD tinggal selangkah lagi.
Selain pembiayaan infrastruktur jalan Pemkab Trenggalek dan PT SMI juga menyepakati pembiayaan untuk penataan pariwisata Kabupaten Trenggalek dan juga percantikan kota. Pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan trafik kunjungan wisata sehingga perekonomian masyarakat bisa bergerak.
Untuk pembiayaan infrastruktur jalan sendiri sebesar Rp. 41 miliar. Sementara untuk pembiayaan pariwisata dan perkotaan nilainya sebesar Rp. 29 miliar, sehingga totalnya sebesar Rp. 70 miliar. Sedangkan jangka waktu dari 2 pembiayaan tersebut selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Dimulai sejak pencairan dana masuk.
Dalam penandatanganan kerjasama pembiayaan ini, PT. SMI diwakili oleh Faaris Prasnawa selaku Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT. SMI, sedangkan dari Pemkab Trenggalek diwakili oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.
Dalam penandatanganan ini, perwakilan PT. SMI, Faaris Prasnawa menyambut baik keputusan Bupati Trenggalek yang telah membuat terobosan terkait finaching untuk bisa memberikan solusi bagi pembangunan infrastruktur di Trenggalek. “Kami hari ini mensupport inisiatif tersebut dengan memberikan 2 pembiayaan untuk 2 kegiatan. Yaitu untuk jalan dan juga pariwisata,” katanya.
Masih menurut Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT. SMI itu, “ini bukan relasi pertama. Pada waktu Covid kita juga bekerjasama. Pada waktu itu untuk proyek jalan dan juga rumah sakit yang hasilnya bisa kita lihat sekarang. Baik dari sisi operasional maupun tambahan pendapatan untuk daerah. Kami selalu mengingat, pak bupati ketika mengobrol selalu mengemukakan bahwa pembiayaan itu bukan beban tapi percepatan proses pembangunan di daerahn,” imbuhnya.
Totalnya sebesar Rp. 70 miliar, skemanya seperti skema lama yang seperti biasa kita lakukan untuk proyek infrastruktur di daerah. Pencairan dilakukan sesui project untuk memperkuat akuntabilitas dan tatakelola untuk memastikan proyek ini direalisasikan. Pembiayaan ini sampai dengan akhir masa jabatan bupati atau tidak melampaui masa jabatan bupati.
Sementara itu Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dalam kesepakatan ini menambahkan, “sebenarnya proses ini sudah kita mulai dari tahun lalu. Jadi kita tidak ujug-ujug langsung melakukan pembiayaan. Kita sudah masukkan itu, bahwa apa-apa saja untuk sumber pembiayaan pembangunan, salah satunya melalui pembiayaan ini. Dan itu sudah disepakati dalam dokumen RPJMD,” tambahnya.
Kemudian di dalam dokumen APBD tahun 2026 ini yang sudah kita susun tahun lalu, DPRD sudah bersepakat kita melakukan pembiayaan. Kemudian nilainya pada waktu itu cukup fluktuatif karena kita belum tahu ada asumsi penurunan transfer keuangan daerah. Awalnya kita memproyeksikan, kita masih punya kemampuan untuk melakukan pembiayaan di angka Rp. 150 an miliar. Ternyata setelah dilihat rasio kita, mampunya kita di angka Rp. 70 miliar. Maka angka ini yang kita maksimalkan.
Kemudian ada diskusi lagi dengan DPR, untuk digunakan apa? Kalau digunakan untuk jalan kesemuanya, kita berfikir jalan memang bisa membuka akses, tetapi tidak langsung memberikan PAD. Kecuali daerah kita memang daerah-daerah yang bisnis distrik, begitu dibangun langsung pasti ada pabrik, atau pasti ada restoran.
Ini Eksisting yang memang kebutuhannya sudah sesuai kebutuhan ekonomi masyarakat. Maka kemudian kalau semuanya kita jadikan untuk jadi jalan maka nanti yang nyicil siapa? Maka dari itu kita harus memproduk suatu proyek yang nisa menjadi pengungkit pertumbuhan dan kita putuskan untuk menyentuh kawasan perkotaan dan pariwisata.
Kenapa kawasan perkotaan, Mas Ipin menyampaikan alasannya, “karena sudah banyak teori bahwa, ketika banyak percantikan kota maka akan meningkatkan trafik. Sedangkan kalau trafiknya meningkat maka akan meningkatkan peluang bisnis baru yang akan muncul di situ,” jelas kepala daerah muda itu.
Nah pariwisata, kita memang banyak menyebarkan ke banyak tempat. Ada diskusi kenapa yang dipercanti kok tidak Pasir Putih, karena selama ini Pasir Putih yang banyak memberikan pendapatan ke kita. Kalau yang sudah banyak memberikan pendapatan itu kita sentuh lagi maka kita tidak punya keranjang pendapatan baru.
Orang juga akan bosan kalau larinya hanya ke tempat-tempat itu, maka kita membangun di beberapa spot yang selama ini dalam tanda kutip masih kurang menarik. Contohnya di Pantai Prigi, dulu pernah menjadi primadona, begitu ada Pasir Putih ditinggalkan. Sekarang mulai kita sentuh fasilitas.
Contohnya Goa Lowo, kemarin Covid dan sejak Covid isunya karena kelelawar yang menyebarkan virus banyak orang yang tidak datang ke sana. Sekarang JLS dibuka, jarang dikunjungi. Bila kita tidak sentuh itu, maka sepi. Makanya kenapa keputusannya disebar di beberapa tempat, karena kita ingin punya sumber-sumber pendapatan baru di Kabupaten Trenggalek. Termasuk kenapa di Dilem Wilis, itu nanti satu kesatuan di koridor. Kalau kotanya sudah cantik, main-main didekat kota mana selain di pantai. Nah kita punya potensi kebun kopi, pabik kopi peninggalan Belanda dan sebagainya.
Apalagi saya senang ada investasi, kayak contoh teman-teman Lumber Camp yang membuka glamping fi bawah kebun kopi dan sekarang ramai. Saya saja kemarin mau main, tapi sudah tidak dapat tempat. Bayangkan kalau pembiayaan ini langsung kita kerjakan. Maka ekosistem itu akan hidup. Dibawah ada pengusaha yang bikin glamping dan diatas kita percantik. Nanti trafiknya pasti muncul.
Apalagi bila bendungannya sudah jadi, Proyek Strategis Nasional, lalu jalannya kita bagusin. Kalau sekarang jalannya mau kita bagusin tapi masih ada proyek, tapi kalau sudah selesai dan jalannya kita bagusin saya yakin makin ramai.
Kalau kita belajar, dulu sebelum ada pembiayaan, kalau orang mengatakan pinjaman, coba lihat rumah sakit. Dulu pendapatan dari rumah sakit berapa? Kurang lebih sekitar Rp. 20 miliar. Sekarang setelah posisinya melakukan pembiayaan deang kita bangun gedung baru pendapatannya hampir sebesar Rp. 140 miliar. Hitung saja, dulu sebelum ada pembiayaan Rp. 20 miliar dan sekarang setelah pembiayaan Rp. 140 miliar pendapatannya.
“Itu yang kita gunakan untuk keluarga yang PBI Nasionalnya mati atau BPJS nya tidak hidup, ada biaya yang namanya masyarakat miskin, salah satunya itu dibiayai dari selisih keuntungan itu. Karena APBD kita kan terbatas. Jadi pembiayaan bisa menjadi pengubah bagi daerah,” tandasnya. (*)
Editor: Sarno Kenes
