PanselaNews.com [SEMARANG] – Lonjakan harga solar industri hingga hampir Rp 30 ribu per liter membuat kapal nelayan di Jawa Tengah terancam berhenti melaut. Menyikapi kondisi itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, akan mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat agar ada skema khusus BBM bagi kapal perikanan di atas 30 gross ton (GT).
“Sudah kita terima aspirasinya nelayan di Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” ujar Gubernur pusai menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, kenaikan harga solar industri dari kisaran Rp 13 ribu-Rp15 ribu per liter menjadi Rp 25 ribu-Rp 30 ribu per liter sangat memberatkan biaya operasional nelayan.
“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” katanya.
Ahmad Luthfi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi nelayan dengan berkoordinasi langsung ke kementerian terkait, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM hingga Kementerian Keuangan.
“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” tegasnya.
Ia menilai persoalan kenaikan BBM tersebut tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai ekonomi kawasan pesisir dan memicu kenaikan harga ikan.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” ujarnya.
Gubernur juga menyatakan siap mengawal penuh aspirasi para nelayan agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Saya bertanggung jawab mengusahakan agar suara panjenengan semua didengar oleh pusat. Kalau itu menjadi kewenangan saya, pasti langsung saya selesaikan. Tetapi karena ini kewenangan pusat, maka kita dorong bersama-sama,” katanya.
Selain persoalan BBM, Luthfi berencana berdialog langsung dengan pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana untuk mencari solusi bersama bagi sektor perikanan tangkap.
“Apa gunanya infrastruktur maju kalau nelayan kita masih kesulitan. Maka persoalan utama ini harus segera ditangani,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang bersedia memfasilitasi dan mengawal aspirasi nelayan hingga ke pemerintah pusat.
Menurutnya, kenaikan harga solar industri membuat banyak kapal nelayan di Juwana tidak lagi beroperasi karena biaya operasional yang membengkak.
“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” ujarnya.
HNSI berharap pemerintah segera menghadirkan harga khusus solar nonsubsidi bagi kapal nelayan di atas 30 GT agar aktivitas melaut kembali berjalan normal.
“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan,” katanya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang diperbarui melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT wajib menggunakan solar industri.
Kenaikan harga BBM sendiri dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah yang menyebabkan harga solar industri melonjak tajam. Dampaknya, keuntungan usaha penangkapan ikan turun drastis.
Hasil analisis menunjukkan kapal purse seine di WPP NRI 718 dengan durasi trip delapan bulan mengalami penurunan keuntungan bersih dari Rp 1,27 miliar menjadi hanya Rp 66 juta atau turun lebih dari 94 persen. Sementara kapal purse seine di WPP NRI 712 dan 713 dengan durasi trip empat bulan mengalami penurunan keuntungan dari Rp 900 juta menjadi Rp 470 juta atau turun hampir 48 persen. (*)
