Pajak yang selama ini dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat, salah satunya melalui bantuan keuangan sarana dan prasarana desa.
PanselsNews.com [SEMARANG] – Pajak bermotor yang dibayarkan masyarakat Jawa Tengah kembali dirasakan manfaatnya oleh warga. Melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, mengalokasikan Rp1,7 triliun untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di desa-desa.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Eko Sukoco, mengatakan, anggaran tersebut akan disalurkan pada 13.093 titik di 29 kabupaten di Jawa Tengah.
“Bankeupemdes 2026 jumlahnya Rp1,7 triliun. Ini berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang sebagian besar ditopang oleh pendapatan asli daerah, terutama pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak yang selama ini dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat, salah satunya melalui bantuan keuangan sarana dan prasarana desa,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Menurut Eko, bantuan tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, saluran irigasi, hingga sektor pendidikan, sosial, budaya, dan olahraga.
Pada 2025, alokasi Bankeupemdes tercatat sekitar Rp1,6 triliun. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp1,7 triliun pada 2026, sebagai bentuk komitmen Pemprov Jateng dalam mendukung pembangunan desa.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada desa. Kami meyakini dana yang beredar melalui bantuan ini, akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian desa,” ujarnya.
Eko menjelaskan, bantuan yang diterima setiap desa bersifat variatif, berkisar antara Rp50 juta hingga Rp200 juta, menyesuaikan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Selain mendukung pembangunan fisik, program tersebut juga mendorong perputaran ekonomi lokal, melalui penggunaan tenaga kerja dan material dari masyarakat setempat.
Salah satu desa yang merasakan manfaat Bankeupemdes adalah Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pada 2025, desa tersebut menerima bantuan untuk sejumlah pembangunan talud drainase dan talud penahan tebing di beberapa dusun.
Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, mengatakan, bantuan Rp200 juta digunakan untuk pembangunan talud drainase di Dusun Cerbonan dan Tegalwuni, yang membantu mengurangi genangan saat musim hujan. Selain itu, bantuan Rp50 juta untuk pembangunan talud penahan tebing di Dusun Dangkel.
“Manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Selain mengurangi risiko banjir dan longsor, pembangunan ini juga mendukung pengembangan kawasan wisata di desa,” katanya.
Anggoro menambahkan, seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Dana yang masuk ke rekening desa dikelola bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan pembelian material dari toko-toko di desa.
“Yang mengerjakan warga, pembelanjaannya juga di desa. Jadi perputaran ekonominya kembali ke masyarakat. Dampaknya benar-benar dirasakan warga,” ungkap Sri Anggoro.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga dilakukan melalui pemasangan papan proyek dan publikasi di media sosial desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui sumber pendanaan, nilai kegiatan, hingga hasil pembangunan.
Manfaat pembangunan tersebut juga dirasakan langsung oleh warga. Ketua RT 3 RW 7 Dusun Tegalwuni, Teguh Purono, mengatakan, talud drainase yang dibangun mampu memperlancar aliran air, dan mengurangi potensi banjir yang sebelumnya kerap terjadi di lingkungan setempat.
“Sebelum ada talud, saluran air sering tersumbat dan menyebabkan banjir. Setelah dibangun, aliran air menjadi lancar, dan juga membantu pengairan lahan pertanian warga,” ujarnya.
Pembangunan talud juga dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat. Warga dari enam RT di Dusun Tegalwuni terlibat dalam proses pembangunan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Hal serupa disampaikan warga Dusun Dangkel, Sugiarto. Dia mengatakan, sebelum dibangun talud penahan tebing, kawasan tersebut rawan longsor karena berada di dekat permukiman dan akses jalan warga.
“Setelah ada talud, warga merasa lebih aman dan nyaman. Jalan tidak lagi tertutup material longsoran, lingkungan juga terlihat lebih rapi dan indah,” katanya.
Sugiarto menilai pembangunan tersebut menjadi bukti nyata, jika pajak yang dibayarkan masyarakat dapat kembali dalam bentuk program yang langsung dirasakan manfaatnya.
“Warga tentu senang karena manfaatnya bisa dirasakan langsung. Ini membuat masyarakat semakin paham, bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. (*)
