Sekjen ATR/BPN: Audit Kinerja Pastikan Program Tepat Sasaran
PanselaNews.com [JAKARTA] – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal melalui penyelenggaraan Webinar Entry Meeting Pelaksanaan audit kinerja ATR Tahun 2026 pada Senin (13/4/2026). Langkah strategis ini melibatkan seluruh unit kerja pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Sekjen ATR/BPN: Audit Kinerja Pastikan Program Tepat Sasaran
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa hasil audit kinerja ATR menjadi instrumen vital untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan tepat sasaran dan sesuai tujuan. Menurutnya, evaluasi menyeluruh dari proses pelaksanaan hingga penilaian akhir menjadi kunci perbaikan berkelanjutan.
“Dari pengalaman kita melihat audit kinerja dari BPK menunjukkan berbagai instrumen kebijakan yang harus diperbaiki untuk menyesuaikan kembali sesuai kondisi yang ada,” ujar Dalu Agung Darmawan secara daring.
Perencanaan Program Jadi Sorotan Utama
Dalu Agung mengidentifikasi bahwa persoalan yang sering muncul dalam audit kinerja ATR berasal dari level perencanaan. Ia menekankan agar kualitas perencanaan program kerja disesuaikan kembali sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Kita harus memastikan bahwa sebuah program yang dijalankan benar-benar logis, terukur, sesuai dengan target kinerja. Banyak deviasi yang terjadi justru karena perencanaan tidak realistis atau indikatornya tidak jelas,” tegas Sekjen ATR/BPN.
Irjen: Tidak Cari Kesalahan, Tapi Pertanggungjawabkan Anggaran
Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menjelaskan bahwa Webinar Entry Meeting ini merupakan langkah awal pembahasan antara tim audit dengan pihak yang akan diaudit. Pertemuan ini dilakukan sebelum proses audit dimulai untuk memastikan semua pihak memahami tujuan, ruang lingkup, serta rencana dan jadwal audit.
“Di sini saya tidak mencari kesalahan. Tapi ingin bersama-sama bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah kita terima, 1 Rupiah pun kita pertanggungjawabkan,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi.
Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas Publik
Mempertegas pernyataan Sekjen, Irjen mengingatkan jajarannya untuk melakukan perencanaan dan pengorganisasian dengan benar. “Karena ini pintu dalam membuat suatu program dan kegiatan. Kita akan tentukan tujuannya apa, outcome-nya bagaimana, berdampak apa tidak programnya kepada masyarakat,” pungkas Pudji.
Langkah audit kinerja ATR tahun 2026 ini menandai komitmen kuat Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. (Nor)
