ATR/BPN Matangkan Perencanaan Anggaran 2027
PanselaNews.com [JAKARTA] – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan anggaran ATR BPN untuk tahun 2027 melalui pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Langkah ini dilakukan di tengah tekanan efisiensi fiskal dan dinamika geopolitik global, dengan tetap menjaga kualitas layanan publik.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa penyusunan anggaran ATR BPN harus berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Terkait pembahasan KRO dan RO, kita harus betul-betul efisien dan memberikan output besar kepada masyarakat tanpa mengganggu kualitas layanan,” ujarnya saat membuka rapat pembahasan secara daring, Senin (6/4/2026).
Fokus Efisiensi dan Kualitas Layanan
Pembahasan KRO dan RO menjadi fondasi teknis dalam penyusunan anggaran ATR BPN. Dalu Agung menekankan pentingnya perencanaan yang tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga tertib dalam struktur, logika, dan pembiayaan.
Rapat ini dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026, dengan fokus pada penyelarasan antara target kinerja, kerangka acuan kerja, dan implementasi di lapangan.
Evaluasi Menyeluruh Kinerja dan Output
ATR/BPN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen perencanaan, mulai dari nomenklatur output hingga kewajaran anggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap program dalam anggaran ATR BPN memiliki keseimbangan antara realisasi fisik dan penggunaan anggaran.
“Jika ada ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran, harus dikaji ulang agar hasilnya lebih efisien, realistis, dan akuntabel,” jelas Dalu Agung.
Penyesuaian KRO dan RO yang Sudah Usang
Dalam forum tersebut, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa banyak KRO dan RO yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan sejak 2025.
Menurutnya, pembaruan struktur ini berpotensi mengubah pola perencanaan yang selama ini digunakan dalam penyusunan anggaran ATR BPN.
“Dengan pembahasan ini, kami yakin akan ada perubahan struktur agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan,” ujarnya.
Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas Anggaran
Rapat yang diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas perencanaan. ATR/BPN menargetkan hasil pembahasan mampu menghasilkan sistem anggaran yang lebih adaptif terhadap perubahan global sekaligus tetap berpihak pada pelayanan masyarakat.
Dengan penyesuaian KRO dan RO yang lebih relevan, pemerintah berharap kualitas layanan pertanahan tetap terjaga meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran di masa mendatang. (Nor)
